Cahaya Perubahan, Rejang Lebong - Capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Curup hingga 30 Juni 2026 atau semester I menunjukkan angka yang positif. Dari total pagu belanja APBN sebesar Rp2,48 triliun, realisasi anggaran telah mencapai Rp1,33 triliun atau sekitar 53,6 persen. Dimana wilayah kerja KPPN Curup meliputi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu, yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan juga Kabupaten Lebong.
Kepala KPPN Tipe A1 Curup Iwan Dwi Kuswoyo dalam pers rilisnya, Jumat (24/7/2026) menyampaikan jika realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp378,9 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp956,4 miliar. Anggaran tersebut dikelola oleh 66 satuan kerja vertikal kementerian/lembaga serta tiga pemerintah kabupaten.
"Realisasi APBN hingga semester pertama tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan di daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Kepala KPPN Curup.
Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp378,9 Miliar
Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, realisasi hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp378,9 miliar atau 53,9 persen dari pagu sebesar Rp702,7 miliar. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan pagu Rp509,5 miliar dan telah terealisasi Rp303,3 miliar atau 59,5 persen. Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain dipengaruhi pembayaran Gaji ke-13 ASN pada Juni 2026.
"Pembayaran Gaji ke-13 tidak hanya bertujuan membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN menjelang tahun ajaran baru, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," jelas Iwan.
Sementara itu, realisasi belanja barang mencapai Rp58,8 miliar atau 40,2 persen dari pagu Rp146,3 miliar. Penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga melalui strategi spending sharpening yang difokuskan pada program prioritas nasional.
"Di sisi lain, belanja modal baru terealisasi Rp16,8 miliar atau 35,9 persen dari pagu Rp46,9 miliar. Rendahnya penyerapan disebabkan belum optimalnya pelaksanaan proyek pada sejumlah satuan kerja, termasuk pembangunan di Loka POM Kabupaten Rejang Lebong dan Polres Lebong," kata Iwan.
Transfer ke Daerah Sentuh Rp956,4 Miliar
Sementara itu, untuk Belanja Transfer ke Daerah (TKD), realisasi hingga akhir Juni mencapai Rp956,4 miliar atau 53,8 persen dari total pagu Rp1,8 triliun. Kendati begitu, secara tahunan realisasi mengalami penurunan sebesar 7,3 persen. Kepala KPPN Curup menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi belum optimalnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Dana Alokasi Umum yang penggunaannya telah ditentukan (Specific Grant) oleh pemerintah daerah di Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong.
Realisasi Dana Transfer Umum mencapai Rp761,9 miliar atau 55,8 persen dari pagu sekitar Rp1,4 triliun. Rinciannya meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp10,4 miliar serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp751 miliar.
"Sementara itu, Dana Transfer Khusus terealisasi Rp149,6 miliar atau 46,7 persen dari pagu Rp320,4 miliar. Dari jumlah tersebut, DAK Fisik belum terealisasi, sedangkan DAK Nonfisik telah tersalurkan sebesar Rp149,6 miliar atau 49,2 persen," jelasnya.
Dana Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Penyaluran DAK Nonfisik menunjukkan fokus pemerintah pada sektor pelayanan dasar. Dana Bantuan Operasional (BOS) Sekolah menjadi yang terbesar dengan pagu Rp69,2 miliar dan realisasi Rp33,9 miliar atau 48,9 persen.
Selanjutnya, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD terealisasi Rp3,1 miliar dari pagu Rp6,3 miliar. Pemerintah juga telah menyalurkan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah sebesar Rp89,7 miliar atau 50,9 persen dari pagu Rp176,1 miliar.
"Selain itu terdapat penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp17,5 miliar, Dana Operasional Keluarga Berencana Rp2,6 miliar, Dana Pendidikan Kesetaraan Rp1,8 miliar, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp408 juta, serta Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah sebesar Rp448,5 juta,"jelas Iwan.
Dana Desa Terealisasi Hampir 50 Persen
Adapun realisasi untuk Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan hingga akhir Juni mencapai Rp44,9 miliar atau 49 persen dari pagu Rp91,5 miliar.
Menurut Iwan, dana transfer pemerintah diarahkan untuk membiayai program - program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru, operasional pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat desa.
"Penyaluran dana transfer daerah diprioritaskan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus mendorong agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah," ungkapnya.
Dukung Program Prioritas Nasional
Iwan juga menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kesehatan APBN agar tetap kredibel, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global.
APBN juga kata dia, akan terus diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
"Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kualitas pengelolaan anggaran semakin baik, sehingga manfaat APBN benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara luas," tutup Iwan. (Red)
Tulisan ini memiliki 0 komentar