Cahaya Perubahan, Rejang Lebong - Permasalahan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Sekretarian DPRD Rejang Lebong tahun anggaran 2025 semakin terang benderang. Belakangan terungkap jika dari Rp 1,7 milyar TGR temuan BPK RI tersebut diduga kuat terdapat sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan mencapai Rp Rp. 901.928.322,00.
Ironisnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan menyeret sederet nama ASN, Honorer yang ada di sekretariat Dewan serta tiga nama oknum anggota DPRD Rejang Lebong.
Informasi mengenai dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut menambah serius persoalan TGR yang tengah menjadi perhatian publik. Sebab, apabila terbukti terdapat perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi faktanya tidak dilaksanakan, maka persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut ketertiban administrasi keuangan, melainkan juga pertanggungjawaban penggunaan uang daerah.
Kali ini, mencuatnya dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp901,9 juta tersebut turut mendapat perhatian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Curup.
Ketua PMII Curup Abdul Kohar menegaskan, penyelesaian TGR tidak boleh hanya berorientasi pada angka pengembalian kerugian daerah. Lebih dari itu, harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, dasar penetapan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
"Persoalan TGR senilai kurang lebih Rp1,7 miliar tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Terlebih, masih terdapat nilai pengembalian yang belum jelas penyelesaiannya,"ujar Abdul.
PMII juga meminta pemerintah daerah, khususnya Sekretariat DPRD dan Inspektorat, agar membuka informasi secara transparan mengenai perkembangan penyelesaian TGR.
Informasi yang perlu disampaikan kepada publik meliputi jumlah kerugian yang telah dikembalikan, sisa kewajiban yang belum diselesaikan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta target penyelesaian secara terukur.
PMII juga mengingatkan, agar mekanisme penetapan dan penagihan TGR dilakukan secara objektif. Setiap pihak yang namanya tercantum dalam hasil pemeriksaan harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai seseorang dibebani tanggung jawab hanya karena namanya tercantum dalam dokumen administrasi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap keterlibatan dan tanggung jawab yang bersangkutan," ujarnya.
Tidak hanya meminta keterbukaan pemerintah daerah, PMII Curup juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun unsur tindak pidana lainnya.
PMII menilai, penyelesaian persoalan TGR tidak semestinya berhenti pada mekanisme pengembalian uang ke kas daerah apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
"Kami PMII Curup juga turut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, termasuk menelaah kemungkinan adanya aspek hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap pihak di lingkungan eksekutif maupun legislatif," tegasnya.
Dalam pernyataannya, PMII Curup juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu ataupun membangun opini bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Namun, sebagai bagian dari pengawasan masyarakat, mahasiswa menilai penggunaan uang daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
"Uang daerah adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dipertanggungjawabkan harus memiliki kejelasan," tutup Abdul.
PMII juga mengingatkan agar persoalan TGR tersebut tidak sekadar menjadi catatan dalam laporan pemeriksaan, sementara masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai penyelesaiannya.
Dengan mencuatnya dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp901.928.322 serta adanya tiga nama anggota DPRD yang disebut tercantum dalam hasil pemeriksaan, transparansi dan tindak lanjut dari pihak terkait kini menjadi hal yang dinantikan masyarakat.
Kejelasan mengenai siapa saja pihak yang memiliki tanggung jawab, bagaimana proses penetapan TGR dilakukan, serta berapa nilai yang telah dikembalikan menjadi informasi penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Di sisi lain, pencantuman nama dalam hasil pemeriksaan tidak serta-merta membuktikan seseorang melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana. Penentuan tanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku. (Red)
Tulisan ini memiliki 0 komentar