Cahaya Perubahan, Kepahiang - Di balik angka-angka yang tersusun dalam dokumen APBD, ada kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan. Mulai dari pembangunan, pelayanan publik, hingga berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
Hal inilah yang menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang saat menggelar rapat pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang membahas secara mendalam berbagai komponen anggaran, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan hingga program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan.
Pembahasan ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum kebijakan anggaran daerah tersebut ditetapkan.
Bagi DPRD, pembahasan APBD bukan hanya berkutat pada besaran angka. Lebih dari itu, setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepahiang.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., mengatakan proses pembahasan dilakukan dengan mencermati setiap komponen anggaran agar kebijakan yang nantinya ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap anggaran yang dibahas memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat dan bersama-sama,” ujar Gregory.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel.
Dalam pembahasan, Banggar dan TAPD juga mencermati kesesuaian program dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak bagi masyarakat.
Terlebih, APBD merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, DPRD Kabupaten Kepahiang berkomitmen terus mengawal proses pembahasan hingga nantinya menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat.
Pembahasan Raperda APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 selanjutnya akan terus dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Harapannya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Kepahiang ke depan.
Sebab, di balik angka APBD, ada harapan masyarakat yang menunggu untuk diwujudkan. (Red/ADV)
Tulisan ini memiliki 0 komentar